AKSI MOGOK MAKAN

PERNYATAAN SIKAP

AKSI MOGOK MAKAN 10 TAHUN REFORMASI

Reformasi sudah berlangsung genap sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun, Indonesia telah lakukan dua kali pemilihan umum, Indonesia sudah punya empat Presiden, Indonesia melantik dan mengambil sumpah ribuan anggota Parlemen dan ratusan Menteri, puluhan institusi dan komisi baru dibentuk, ratusan Pilkada sudah dilakukan, UUD sudah di Amandemen, Ratusan Partai baru didirikan, ratusan peraturan perundang-undangan di sahkan, Propinsi dan Kabupaten baru di mekarkan.

Disisi lain, Walau sudah ternyata kehidupan Rakyat tidak menjadi lebih baik. Kemiskinan terus bertambah, pengangguran meningkat. Tidak hanya itu, walau sudah ada Komisi Yudisial dan Komisi Konstitusi, Komisi Kepolisian, Komisi Hukum Nasional hingga Komisi Kejaksaan tapi Penegakan hukum ternyata jauh dari yang diharapkan, Walau sudah ada Komisi Pemberatasan Korupsi dan Timtastipikor namun Pemberantasan Korupsi tetap pilih kasih dan tebang pilih, Walau sudah ada Komisi Nasional Hak Azas Manusia tetapi Pelanggaran HAM yang lama tak pernah mampu dituntaskan sementara pelanggaran HAM baru terus terjadi. Walau sudah dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tapi Tenaga kerja Indonesia tidak ubahnya budak diberbagai negara yang setrika, diperkosa, disiksa dan dibunuh diberbagai negara tanpa mampu dilindungi haknya sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Demokrasi sebagai esensi dari Reformasi ternyata seperti panggang jauh dari api. Rakyat tetap menjadi komoditi dan objek kekuasaan yang ditipu setiap pemilu dan dilupakan segera setelah kekuasaan baru disahkan.

Sepuluh tahun sudah cukup bagi kita untuk mencapai kesadaran bahwa Reformasi sudah Mati, sehari ketika dia lahir.

TAHAP KEGAGALAN REFORMASI

(Sebuah Refleksi)

Proses kegagalan Reformasi adalah peristiwa yang mahal yang memberi kita keharusan untuk mampu memetik pembelajaran dari proses itu, atau proses yang memakan biaya, waktu, energi dan korban lebih dari 3.000 jiwa akan menjadi kesia-siaan belaka. Bila dirunut dari mana dimulai kegagalan Refor masi dalam tahapan peristiwa maka kita bisa membaginya dalam beberapa peristiswa besar, yaitu:

1. Gagalnya Pendudukan Istana Negara pada tanggal 20 Mei 1998.

Seruan Amien Rais pada tanggal 19 Mei 1998 untuk menduduki Istana Negara pada satu sisi terlihat Heroik tetapi dalam kenyataan nya seruan itu justeru memberi kesempatan pada Soeharto dan Militer agar memperkuat penjagaan di Istana, sehingga puluhan ribu massa Mahasiswa yang telah siap mengepung Istana terpaksa mengagalkan agenda tersebut karena penjagaan yang luar biasa ketatnya (catatan : Tanggal 18 Mei pk 18 WIB, Mahasiswa dari Forum Kota yang pertama kali masuk ke Gedung DPR meningggalkan Gedung DPR untuk mmempersiapkan pendudukan Istana Negara. Massa Forum Kota digantikan Massa dari FKSMJ dan berbagai organisasi mahasiswa lainnya). Tidak lebih dari 28 Jam, Amien Rais kemudian membatalkan pernyataannya sementara Mahasiswa sudah terlanjur tidak bisa mendekat ke Istana Negara. Upaya keras Rakyat dengan Mahasiswa di garda depan untuk menyelesaikan Reformasi total dalam dua tahap awal yaitu menduduki Simbol kedaulatan Rakyat (DPR) dan menduduki simbol kekuasaan (Istana Negara) hanya berhasil sebagian yaitu menduduki DPR. Pernyataan Amien Rais merupakan Anti Klimaks dari upaya melaksanakan Reformasi Total. Kegagalam Pendudukan Istana kemudian memberi ruang bagi Elit-elit Politik Orde Baru berkonsolidasi dan membuat skenario pergantian kekuasaan dari Soeharto ke Habibie berjalan lancar.

2. Deklarasi Ciganjur, 10 November 1998

Gus Dur, Amien Rais, Sultan Hamengku Buwono dan Megawati Soekarno Putri diprakarsai FKSMJ membuat Pertemuan Ciganjur dan menghasilkan Deklarasi Ciganjur. Tidak sampai 6 jam setelah Deklarasi Ciganjur ditandatangani, Ribuan Mahasiswa yang aksi di Manggala Wanabhakti kembali direpresi oleh Aparat Kepolisian dan Militer. Deklarasi Ciganjur menjadi ruang kompromi elit bersama dengan gerbongnya masing-masing dan merupakan perdamaian “informal” pertama antara Orde Baru dan elit yang “Pro” Reformasi. Deklarasi Ciganjur juga merupakan momentum “perampasan” hak perubahan dari tangan Rakyat ke tangan elit politik.

3. Sidang Istimewa 10 - 13 November 1998

Sidang Istimewa merupakan tahap ke tiga Kegagalan Reformasi. Sidang Istimewa kemudian menjadi ruang kompromi legal para elit politik melalui antek-anteknya di Parlemen untuk Memastikan tidak adanya Cleansing Regime Orde Baru. Berikutnya Sidang Istimewa menjadi ajang pembagian kenikmatan para elit politik yang sudah berdamai menuju kompromi nasional melalui Pemilu 1999.

4. Pemilihan Umum 7 Juni 1999.

Pemilihan Umum 1999 menjadi momentum besar kemandegan Reformasi. Berbagai elit Politik berpesta pora untuk memperebutkan kekuasaan dengan mendirikan lebih dari 40 Partai sebagai gerbong untuk membuat kompromi politik secara Nasional. Melalui berbagai Partai Politik ini, para elit Politik Orde Baru menyebar dan berada disemua Partai. Berikutnya sudah bisa di duga bahwa Reformasi telah kehilangan arahnya secara sempurna. Sesaat setelah hasil Pemilu disahkan maka Rakyat tidak lagi dibutuhkan selain sebagai pembayar pajak saja. Begitu juga para Mahasiswa sebagai garda terdepan Reformasi telah kehilangan momentumnya.

5. Sidang Umum 14 – 21 Oktober 1999.

Berbagai manuver politik dari beragam Elit Politik mewarnai sidang umum 1999 dengan satu tujuan yang sama, Kekuasaan! Gus Dur dan Megawati kehilangan kemesraannya ketika beberapa partai politik di Parlemen melalui Poros Tengah membuat manuver Memilih Gus Dur sebagai Presiden dan Pemenang Pemilu, yaitu PDIP dalam hal ini Megawati menjadi Wakil Presiden. Sejak awal ketika duet Dus Dur dan Megawati disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka sejak itu sudah bisa diprediksikan bahwa keduanya tidak akan bertahan lama.

6. Sidang Istimewa 1 Agustus 2001

Tidak sampai tiga tahun, Gus dipaksa oleh mereka yang mengangkatnya untuk segera turun dan digantikan oleh Megawati. Seketika ketika Dus Gur dilengserkan oleh MPR dan Digantikan oleh Megawati maka era kepemimpinan sipil pasca 1998 telah selesai. Berikutnya Megawati sudah bisa dipastikan hanya akan menjadi Presiden sampai akhir sisa periode Gus Dur sampai 2004.

7. Pemilihan umum 2004

Pemilu 2004 merupakan media legal dan “demokratis” untuk kembalinya Rezim Militer ke tampuk kekuasaan negara. Partai Demokrat yang didirikan pada 9 September 2001 (38 hari setelah lengsernya Gus Dur) dan barus disahkan pada tanggal 23 Agustus 2003 (tidak sampai 13 bulan atau 392 hari sebelum Pemilu) secara ajaib bisa menaikan ketua Umumnya, Jenderal (purn) Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden pada tanggal 20 September 2004. Keajaiban itu menunjukan bagaimana kerja dan kekuatan mesin politik di balik Partai Demokrat.

Dalam 10 tahun perjalanan panjang Reformasi, hasil akhirnya telah diketahui bahwa satu hari setelah Lengsernya Soeharto bahwa Reformasi PASTI GAGAL! Luar biasa, 3 Presiden sipil jatuh bergantian dalam 5 tahun dan 1 presiden berasal dari Militer bisa bertahan 5 tahun. Supremasi Sipil tetap menjadi mimpi bagi seluruh pejuang Demokrasi. Cepat atau lambat tapi pasti, satu persatu ruang kebebasan itu akan kembali dirampas untuk stabilitas kekuasaan, stabilitas kekayaan, stabilitas, kenikmatan…. Persis sama ketika 33 tahun Soeharto dan Orde Baru nya berkuasa.

Selamat tinggal Reformasi!

Jakarta 02 Januari 2008

Adian Napitupulu, SH