9 Tahun Reformasi
VOICE OF HUMAN RIGHT
.:: NEWS ::.
Author : Tri Wibowo Santoso
Mon, 21 May 2007 16:16:31 +0700
Buahnya Dinikmati Segelintir Elit
Waktu kadang tak terasa ketika sudah berlalu. Kini sembilan tahun sudah Indonesia bebas dari rezim otoriter Orde Baru. Era Reformasi yang awalnya memberi harapan untuk hidup dan kehidupan lebih baik di berbagai sektor hingga kini tak jua kunjung terwujud. Buah reformasi ternyata hanya dinikmati segelintir elit. Kekecewaan memuncak.
Hal inilah yang dirasakan Adian Napitupulu, salah seorang aktivis Forum Kota (Forkot). Adian yang turun ke jalan bersama rekan-rekannya sembilan tahun silam untuk menumbangkan Soeharto kini turut kecewa. Kepada Tri Wibowo Santoso dari VHR, pria kelahiran Medan menyampaikan buah pikirannya. Berikut petikannya:
Menurut Anda Apakah hasil reformasi selama sembilan tahun belakangan ini cukup memuaskan?
Memuaskan untuk siapa? Kalau buat Habibie, Megawati, Gus Dur bahkan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jelas memuaskan. Tanpa gerakan 98, tanpa proses reformasi 98 mereka bermimpilah bisa menjadi presiden. Karena saat itu, Soeharto pernah bilang bahwa ia masih mau bertahan sampai tiga hingga empat periode lagi ke depan. Dan secara fisik, secara kesehatan, Soeharto memungkinkan untuk memimpin sampai saat ini. Artinya bahwa reformasi itu membawa arti banyak buat Megawati, Gus Dur, Habibie dan SBY, tapi buat rakyat nggak ada. Buat parlemen itu peluang emas yang mereka tidak bisa tinggalkan.
Kentungannya bagi para mantan presiden RI di era reformasi ini apa?
Sebenarnya mereka semua penikmat reformasi. Mereka lah yang mengambil keuntungan terbesar dari proses reformasi. Namun, sebenarnya tidak ada masalah, kalau kemudian mereka mendapatkan keuntungan tetapi mereka tahu tugas dan kewajiban tanggungjawabnya. Misalnya begini, mereka tahu dan sadar bahwa proses reformasi itu ada 1300 orang lebih yang meninggal. Kalau mereka mendapatkan posisi dan jabatan serta kewenangan serta kekuasaan dari proses itu, mereka punya kewajiban moral, kewajiban sejarah untuk menyelesaikan tragedi itu. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka menghianati proses reformasi itu sendiri. Karena kalau mereka melihat kursi mereka, kursi mereka itu berlumuran darah rakyat, berlumuran darah kawan-kawan kita. Nggak boleh dong mereka lupakan!
Menurut Anda agenda reformasi 1998 seperti yang Anda perjuangkan dulu apakah sudah terealisasi?
Kalau kita pikir ya, ada pemanipulasian makna ya. Pemanipulasian makna terhadap ide-ide reformasinya. Misalnya kita minta cabut dwi fungsi ABRI, itu tidak sekedar memisahkan antara TNI dan POLRI. Fungsi politik dan fungsi social tentara. Tetapi lebih pada fungsi ekonominya yakni menutup bisnis-bisnis tentara. Bagaimana menempatkan tentara menjadi tentara yang professional, yang tangguh, yang fisiknya kuat, pintar menembak tetapi untuk pertahanan bangsa bukan untuk keamanan. Dan itu tidak terjadi. Lalu penuntasan kasus-kasus rakyat, Orde Baru ini kan meninggalkan ribuan kasus rakyat, baik itu kasus tanah, perburuhan, petani dan sebagainya. Dan itu tidak ada yang selesai. Baik kasus Kedung Ombo, Tanjung Priok tidak ada yang selesai.
Menurut Anda penyebabnya apa?
Sepertinya penyebab yang paling dominant adalah karena mereka bagian dari masa lalu. Kegagalan proses reformasi yang paling nyata adalah tidak terjadinya cleansing rezim. Harus dalam transisi reformasi, transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokratis itu harusnya melalui tahapan cleansing rezim. cleansing rezim inikan bisa melalui tahapan beberapa pola, ada yang keras dan ada yang soft. Kita yang keras tidak berani dan yang soft juga tidak dilakukan, tiba-tiba Pemilu 1999 yang justru memberikan legitimasi pada kekuasaan-kekuasaan lama untuk masuk lagi pada lingkaran kekuasaan dan memiliki kewenangan dan jabatan politik untuk melindungi perbuatan-perbuatannya di masa lalu dan mempertahankan posisinya sampai saat ini.
Ada usulan dari beberapa aktivis mengenai pemotongan satu generasi, apakah Anda sepakat?
Memang harusnya sudah seperti itu ya. Artinya, kita tidak akan pernah bisa melakukan pembaharuan ke depan ketika yang berkuasa di lingkaran kekuasaan itu tetap orang-orang lama. Memotong satu generasi ini merupakan salah satu alternative, misalnya begini bagaimana kemudian anggota DPR itu maksimal 40 tahun, kemudian ada pembatasan, mereka yang pernah menjadi anggota DPR di era Orde Baru tidak boleh lagi menjadi anggota parlemen dan menteri dan sebagainya hak politiknya harus dicabut. Karena apa? Karena mereak harus bertanggungjawab terhadap kesalahan-kesalahan dimasa lalu. Ngapain kalau kita kasih kesempatan kepada orang yang pernah gagal!
Lalu mengenai kawan-kawan 98 yang saat ini berkecimpung di dunia politik praktis bahakn ada yang dekat dengan penguasa. Bagaimana Anda menanggapi?
Kalau kita melihatnya itu hak politik mereka. Tetapi bahwa kalau mereka tetap setia pada komitment dan cita-cita awal, suatu ketika cepat atau lambat kita akan menuntutnya bersama-sama komitmen itu untuk segera direalisasikan. Artinya bahwa pembicaraan kita maupun komitment kita dikalangan aktivis 98, kita harus merebut kekuasaan. Kalau kita bertanggungjawab terhadap ide-ide kita, kalau kita bertanggung jawab terhadap korban yang sudah jatuh dalam proses reformasi kemarin, dan bertanggungjawab pada masa depan bangsa ini, maka kita harus merebut kekuasaan.
Kalau Anda sendiri sekarang ini melakukan kegiatan apa setelah tidak lagi menjadi aktivis mahasiswa?
Kalau aku dan beberapa kawan-kawan di Forum Kota mendirikan lembaga hukum untuk masyarakat yang tertindas. Karena menurutku itu merupakan bagian dari perjuangan, ketimbang bermain politik praktis yang dimana masih didominasi oleh orang-orang Orde Baru.
Sepertinya yang lebih aktif dalam memikirkan bangsa ini adalah adalah aktivis post student. Sementara gerakan mahasiswa saat ini kian melemah. Sebenarnya menurut Anda apa penyebabnya?
Aku tidak pesimis ya denga gerakan mahasiswa saat ini. Kita bisa membandingkan gerkan mahasiswa sebelum 98 dengan gerakan mahasiswa 2007 sekarang ini jumlah aktivisnya itu lebih banyak yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Persoalannya, hanya dibedakan ditingkat militansi dan radikalisasi ide dan pemikirannya saja yang berbeda. Kalau jumlahnya lebih banyak sekarang aktivisnya, tetapi proses yang mereka lewati tidak melaui uji militansi dan radikalisasi. Tapi kalau kawan-kawan pra 98 kan melewati itu walaupun jumlahnya sedikit. Sepertinya mereka aktivis sekarang ini harus belajar kepada senior-seniornya dahulu. Jangan gelar aktivis hanya dijadikan style dong! Aktivis sekarang juga harus melakukan konsolidasi besar-besaran. (E1)
Some student groups say they still believe that they do represent a moral force for reform. One of the first major student groups established in the heady early months of 1998, the trailblazing Forkot, or City Forum, movement says that being a moral force is its mantra. Bringing together street toughs from 28 colleges in Jakarta, Forkot says that it is neutral over whether Wahid should go or stay. Its members are not so detached about other issues such as the Suharto family. Forkot's rock-throwing demonstrations against Suharto and the former ruling Golkar party have alienated communities wary of being venues for street fights.
With the trademark toothless grin of battle-hardened protesters, Forkot spokesman Adian Napitupulu is unapologetic about the group's firebrand reputation. "A blind and deaf regime can be fought only with blood and tears, not words," says Napitupulu, 28. He blames police brutality for the group's reputation for readily hurling Molotov cocktails. Clashes with police in November 1999 sent more than 100 students to the hospital. "We became violent from clashing with police," explains Napitupulu, illustrating battle-lines and strategy with matches and looking more like a general than an activist. Student violence is seen within Forkot as purely a matter of self-defence. Members say they realized police often attacked only after protesters grew tired and could offer little resistance, so now Forkot attacks first to minimize its casualties. Nonconformity is of course strong among these rag-tag misfits. In their graffiti-splattered meeting place in Jakarta, its entry marked by a banner proclaiming "People's Court," four dozen Forkot members cheer and applaud when they hear themselves described as "radicals." But student groups who have split from Forkot -- and there are several criticize its uncompromising approach. Says activist Jimmy: "Forkot remains a protest group and has not pursued its potential as a bigger force." It was constant suspicion about under-the-table pay-offs from politicians that finally broke the students' solidarity in 1998. But Napitupulu, who claims to be homeless, calls such accusations ludicrous -- as do other student leaders.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar